Greenwashing di era ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi tolok ukur baru dalam dunia bisnis. Perusahaan kini tidak hanya dinilai dari performa finansial, tetapi juga dari sejauh mana mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola internalnya. Investor global mulai mempertimbangkan laporan ESG sebagai syarat utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ini memicu gelombang deklarasi “hijau” dari berbagai korporasi, dari sektor energi hingga perbankan.
Namun, adopsi ESG yang masif ini tidak selalu dilandasi oleh komitmen tulus terhadap keberlanjutan. Banyak perusahaan melihat ESG sebagai peluang pemasaran, bukan sebagai paradigma bisnis yang substansial. Di sinilah praktik greenwashing mulai tumbuh subur—yakni upaya pencitraan hijau yang tidak mencerminkan praktik nyata di lapangan.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisa saja mengklaim mendukung pelestarian hutan dengan menanam ribuan pohon, padahal di saat bersamaan mereka menjadi penyebab utama deforestasi di wilayah operasi lain. Atau bank yang mengumumkan komitmen pada investasi hijau, sementara portofolio utama mereka tetap didominasi oleh sektor bahan bakar fosil. Ini adalah bentuk inkonsistensi antara narasi dan kenyataan yang menyesatkan publik dan investor.
Pendorong utama munculnya greenwashing di era ESG adalah tekanan reputasi. Dalam iklim pasar yang semakin sadar lingkungan, perusahaan merasa perlu untuk menunjukkan kepedulian, meskipun belum sepenuhnya siap berubah. Akibatnya, strategi komunikasi lebih cepat berkembang dibanding transformasi operasional. ESG, yang semestinya menjadi alat akuntabilitas, justru direduksi menjadi label kosmetik.
Greenwashing di era ESG bukan tujuan akhir, melainkan proses yang memerlukan transparansi, konsistensi, dan evaluasi berkelanjutan. Dunia bisnis tidak bisa hanya berhenti pada laporan tahunan yang penuh jargon hijau, tetapi harus menunjukkan bukti konkret tentang dampak yang ditimbulkan.
Greenwashing: Taktik Lama Dalam Kemasan Baru
Greenwashing: Taktik Lama Dalam Kemasan Baru. Istilah ini pertama kali di populerkan oleh aktivis lingkungan pada 1980-an untuk menggambarkan upaya hotel yang meminta tamu untuk menggunakan ulang handuk sebagai bentuk “kepedulian lingkungan”, padahal motivasinya adalah penghematan biaya. Namun kini, di era ESG dan kesadaran konsumen yang meningkat, bentuk-bentuk greenwashing menjadi semakin canggih dan sistemik.
Bentuk greenwashing modern dapat di kenali melalui berbagai pola. Pertama, penggunaan istilah ambigu seperti “ramah lingkungan”, “berkelanjutan”, atau “net zero” tanpa penjelasan atau metrik yang terukur. Istilah ini sering kali di gunakan di kemasan produk atau kampanye iklan, namun tidak di dukung oleh proses produksi yang benar-benar hijau.
Kedua, penciptaan sertifikasi palsu atau penggunaan label hijau dari lembaga yang tidak independen. Banyak perusahaan membuat standar internal atau membayar pihak ketiga yang tidak kredibel untuk mendapatkan sertifikasi lingkungan. Konsumen yang tidak mengetahui latar belakangnya cenderung tertipu oleh simbol-simbol semu ini.
Ketiga, greenwashing juga hadir dalam bentuk seleksi informasi. Perusahaan akan menonjolkan satu aspek hijau dari kegiatan bisnisnya sambil menyembunyikan atau mengecilkan aspek lain yang justru merusak lingkungan. Ini bisa di lihat dari laporan keberlanjutan yang di susun secara bias dan tidak proporsional.
Peran teknologi dan media sosial juga memperkuat dampak greenwashing. Kampanye digital yang menarik secara visual, video yang menyentuh emosi, dan kolaborasi dengan influencer menjadi senjata utama untuk membentuk persepsi positif, meskipun tidak di dasarkan pada kenyataan yang utuh.
Greenwashing bukan hanya menyesatkan konsumen, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap gerakan keberlanjutan. Ketika publik merasa di khianati, ada risiko bahwa mereka menjadi apatis atau skeptis terhadap upaya-upaya lingkungan yang sesungguhnya murni. Ini menjadi kerugian besar bagi seluruh ekosistem keberlanjutan.
Ketika Regulasi Tertinggal: Tantangan Pengawasan ESG
Ketika Regulasi Tertinggal: Tantangan Pengawasan ESG. Salah satu alasan mengapa praktik greenwashing terus berkembang adalah lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap klaim-klaim ESG. Meskipun beberapa negara telah mengembangkan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, masih banyak celah hukum yang di manfaatkan oleh perusahaan untuk memoles citra tanpa transformasi nyata.
Di tingkat global, belum ada standar ESG yang bersifat universal dan mengikat. Masing-masing lembaga keuangan, indeks pasar, atau badan sertifikasi memiliki indikator dan metodologi sendiri dalam menilai kinerja ESG. Perbedaan ini menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan manipulasi data dan seleksi informasi.
Di Indonesia, penerapan ESG masih dalam tahap berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Banyak laporan di susun lebih sebagai formalitas daripada bentuk pertanggungjawaban substantif.
Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas juga menjadi masalah. Audit terhadap klaim hijau membutuhkan keahlian teknis lintas sektor, dari lingkungan hidup hingga akuntansi sosial. Tanpa pengawasan yang ketat dan independen, praktik greenwashing akan terus lolos dari sanksi.
Upaya untuk memperkuat regulasi harus di ikuti oleh transparansi data. Perusahaan harus di wajibkan mengungkapkan metodologi, sumber data, dan indikator yang di gunakan dalam laporan ESG mereka. Lebih dari itu, data tersebut harus dapat di verifikasi secara independen oleh publik atau lembaga audit lingkungan.
Kemajuan teknologi sebenarnya bisa menjadi alat bantu untuk memerangi greenwashing. Penggunaan blockchain untuk pelacakan rantai pasok, citra satelit untuk memantau deforestasi, atau AI untuk menganalisis konsistensi laporan ESG dapat meningkatkan akuntabilitas. Namun, teknologi hanya akan efektif jika di dukung oleh kehendak politik dan regulasi yang jelas.
Menuju ESG Yang Otentik: Jalan Panjang Transparansi Dan Integritas
Menuju ESG Yang Otentik: Jalan Panjang Transparansi Dan Integritas. Jika greenwashing menjadi musuh utama dari keberlanjutan, maka transparansi adalah senjatanya. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mendorong ESG yang autentik, perusahaan perlu menempatkan keberlanjutan sebagai bagian inti dari strategi bisnis, bukan sekadar pelengkap komunikasi pemasaran.
Langkah pertama adalah keberanian untuk mengakui kekurangan. Banyak perusahaan enggan membuka tantangan yang mereka hadapi karena takut di cap buruk. Padahal, pengakuan atas keterbatasan justru dapat memperlihatkan niat tulus untuk berubah. ESG bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang menunjukkan progres yang terukur dan berkelanjutan.
Kedua, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan ESG. Komunitas lokal, LSM, akademisi, dan bahkan karyawan harus di ajak berdialog secara terbuka. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya mendengar suara dari atas (pemegang saham), tetapi juga dari bawah (pemilik kepentingan langsung terhadap dampak operasional).
Ketiga, investasi pada sistem monitoring dan evaluasi yang independen sangat penting. Laporan ESG sebaiknya di audit oleh pihak ketiga yang kompeten, bukan di susun sepihak. Laporan tersebut juga harus mudah di akses publik dan di susun dalam bahasa yang jelas, tidak hanya jargon teknis.
Keempat, insentif pasar harus di arahkan untuk mendukung perusahaan yang benar-benar berkomitmen. Investor, konsumen, dan regulator perlu bekerja sama menciptakan ekosistem di mana integritas lebih di hargai daripada citra. Ini termasuk mendorong skema pembiayaan hijau yang berbasis pada hasil nyata, bukan semata klaim.
Menuju ESG yang otentik memang bukan proses instan. Ia memerlukan perubahan budaya organisasi, komitmen jangka panjang, dan integritas yang konsisten. Tapi di tengah krisis iklim dan ketidakadilan sosial yang semakin nyata, hanya pendekatan yang tulus dan transformatif yang bisa menjawab tantangan zaman. Greenwashing mungkin bisa menciptakan kesan sesaat, tetapi hanya ESG yang otentik yang akan membangun masa depan berkelanjutan yang sesungguhnya di padukan dengan Greenwashing.
