Visum, Etika Negara Dan Kepercayaan Publik
Visum Bukan Sekadar Laporan Pemeriksaan Medis, Tetapi Juga Merupakan Dokumen Penting Yang Berperan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. Hal ini di pakai sebagai alat bukti objektif yang mencerminkan fakta kejadian seperti jenis luka, penyebabnya, dan derajat kekerasan. Yang di catat oleh dokter secara ilmiah. Dokumen ini sering menjadi rujukan dalam penyidikan dan persidangan untuk membantu menentukan fakta hukum suatu kasus kriminal.
Namun lebih dari sekadar alat medis, Visum sering di pandang sebagai ujian etika negara. Hal ini karena fungsi Visum dalam sistem hukum tidak hanya berkaitan dengan prosedur forensik, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan hukum yang adil dan transparan.
Peran Visum dalam Penegakan Hukum
Dokumen visum berisi identitas korban, identitas dokter yang membuat visum, temuan medis, serta interpretasi ilmiah atas kondisi fisik korban. Laporan ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan—terutama dalam kasus kekerasan, penganiayaan, atau pembunuhan—karena menjadi bukti pendukung untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum dan sejauh mana derajat pelanggaran tersebut.
Karena sistem ini berfungsi sebagai alat bukti yang mewakili kesaksian korban, maka negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan visum di buat secara objektif, akurat, dan bebas dari manipulasi. Hal ini penting agar proses peradilan pidana berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dua di antara ciri negara hukum yang ideal.
Ujian Etika Negara dalam Praktik Ini
Sistem ini menjadi ujian etika ketika praktik pembuatannya atau penggunaannya dalam penyidikan dan peradilan terpengaruh oleh faktor non-hukum, seperti tekanan institusional, prasangka, atau konflik kepentingan. Ada beberapa aspek etika yang diuji dari keberadaan visum sebagai bagian dari sistem hukum negara:
Kredibilitas dan Objektivitas Dokter Forensik
Visum harus dihasilkan oleh pemeriksa medis yang netral dan kompeten. Jika dokter atau fasilitas kesehatan tertekan untuk memberikan hasil yang condong kepada salah satu pihak, maka etika medis dan hukum bisa terganggu. Dokter dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai profesional medis, tetapi juga sebagai saksi yang membantu negara mencapai keputusan hukum yang adil.
Akses dan Keadilan bagi Korban
Korban kekerasan sering menghadapi kendala biaya visum, terutama ketika pemeriksaan ini harus mereka tanggung sendiri. Ketika biaya atau akses menjadi hambatan, ini bukan sekadar masalah praktis, tetapi juga menyangkut keadilan substantif. Bahwa hak korban terhadap proses hukum yang lengkap dan adil seharusnya di jamin tanpa beban yang tidak perlu.
Integrasi dengan Sistem Peradilan Pidana
Sistem ini hanya salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ketika laporan medis ini di abaikan, di salahartikan, atau tidak di proses dengan benar oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim. Maka tujuan negara hukum untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan dapat terabaikan.
Tantangan Implementasi dan Kepercayaan Publik
Dalam praktiknya, kualitas visum sebagai alat bukti sering menjadi sorotan publik ketika hasilnya di pertanyakan. Apakah benar berdasarkan fakta medis atau di pengaruhi tekanan pihak tertentu. Situasi seperti ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan.
Selain itu, tantangan terkait sistem ini sering memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan nilai etika dalam profesi medis dan aparat penegak hukum. Serta perlunya mekanisme yang kuat untuk memastikan visum selalu di hasilkan dan di pakai secara fair, sesuai prinsip hukum pidana.
Relevansi Visum dengan Negara Hukum yang Etis
Negara yang menghormati hukum tidak hanya berfokus pada aturan tertulis. Tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Visum sebagai dokumen medis dalam proses hukum menjadi simbol pertemuan antara ilmu pengetahuan dan keadilan. Keberadaannya bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan bagaimana negara memperlakukan korban, membangun bukti, dan menjalankan proses legal yang adil.
